Menteri Dody Hanggodo Ungkap Progres Akses Menuju Pusat Pemerintahan DOB Papua Tengah

Penulis: Redaksi  •  Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:12:12 WIB
Menteri Dody Hanggodo Ungkap Progres Akses Menuju Pusat Pemerintahan DOB Papua Tengah
JAKARTA - Menteri PU Dody menyoroti pentingnya akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang tengah dibangun di Kabupaten Nabire, seiring progres konstruksi yang terus berjalan.

Kawasan tersebut berada tak jauh dari Bandar Udara Douw Aturure, dengan jarak sekitar 15,5 kilometer atau waktu tempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda empat. Adapun dari pusat Kabupaten Nabire, jaraknya sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh kira-kira 60 menit.

Direktorat Jenderal Cipta Karya mencatat pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah sudah mencapai progres 36,90% hingga 9 Agustus 2026. Bangunan ini ditargetkan selesai Desember 2026.

Proyek yang mulai dikerjakan sejak 20 Oktober 2025 tersebut digarap kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar bersumber dari APBN.

"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.

Di luar gedung utama, penataan kawasan turut dikerjakan, meliputi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, dan pekerjaan plambing dan elektrikal. Progresnya kini 25,34%, dengan pekerjaan berjalan seperti penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone. Penataan kawasan ini dimulai Desember 2025 dan ditargetkan tuntas Desember 2026.

Kesiapan akses dan infrastruktur ini disebut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua demi pembangunan nasional yang inklusif.

Hal ini juga sejalan dengan PU 608, momentum bagi Kementerian PU untuk menghadirkan infrastruktur yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk Papua.

Reporter: Redaksi
Back to top