PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memaparkan realisasi pendapatan daerah 2025 yang tembus Rp10,06 triliun dalam Rapat Paripurna XXXVII DPRD Provinsi Sumsel, Senin (22/6/2026) pagi. Dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp11,12 triliun, capaian ini setara 90,43 persen.
Dalam paparannya, Herman Deru menyebut tiga sektor utama penyokong pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp4,56 triliun atau 94,35 persen dari target Rp4,83 triliun. Disusul Pendapatan Transfer yang terealisasi Rp5,49 triliun atau 87,41 persen dari target Rp6,28 triliun. Sementara Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai 100 persen dari target Rp4,06 miliar.
Herman Deru menegaskan capaian ini diiringi komitmen menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Alhamdulillah, berkat kerja keras bersama dan pengawasan dari legislatif, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 yang telah diserahkan pada Rapat Paripurna XXXVI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Juni 2026 lalu, kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut,” ujar Herman Deru.
Selain pendapatan, Gubernur juga memaparkan realisasi belanja daerah serta pembiayaan netto. Penyerapan anggaran difokuskan pada program pembangunan skala prioritas. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen memaksimalkan efisiensi sisa anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Herman Deru menambahkan pihaknya akan segera menyelesaikan seluruh catatan serta rekomendasi dari BPK RI. Langkah ini untuk memperkuat sistem pengendalian internal ke depan.
“Kami berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini dapat segera dibahas bersama oleh segenap anggota dewan yang terhormat sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang berlaku,” katanya.
Rapat Paripurna XXXVII ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel M. Ilyas Panji Alam, didampingi Wakil Ketua Raden Gempita. Turut hadir Sekretaris Daerah Edward Candra, perwakilan Forkopimda Sumsel, dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.