SEKAYU — Efisiensi itu langsung terlihat pada rekening listrik gedung-gedung pemerintahan di lingkungan Pemkab Muba. Bupati Toha menyebut penurunan beban operasional ini merupakan hasil nyata dari perubahan pola kerja ASN setiap Jumat.
“Dengan berkurangnya aktivitas di perkantoran setiap hari Jumat, penggunaan listrik ikut menurun. Hal ini berdampak pada berkurangnya beban pembayaran listrik pemerintah daerah,” kata Toha, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Bupati, kebijakan WFH bukan semata mengubah pola kerja aparatur. Lebih dari itu, ini menjadi bagian dari strategi menekan belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada warga.
Penghematan sekitar 20 persen itu bersumber dari penurunan pemakaian sejumlah perangkat vital di kantor. Mulai dari pendingin ruangan yang biasanya menyala penuh, lampu di koridor dan ruang kerja, hingga komputer dan printer yang tidak dioperasikan.
Tidak hanya listrik, aktivitas kantor yang berkurang juga menekan pemakaian air dan operasional gedung secara umum. Meski angka pastinya belum dirinci, Bupati menyebut dampak keuangan daerah mulai terasa.
Pemkab Muba memastikan pelayanan esensial seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan kesehatan di puskesmas tidak terganggu. ASN yang bertugas di unit-unit kritis tetap masuk atau bekerja dari lokasi yang telah ditentukan sesuai ketentuan.
“Layanan publik yang bersifat esensial tetap berjalan normal. ASN tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab dari lokasi kerja masing-masing,” tegas Toha.
Kebijakan ini juga dinilai mendorong penggunaan energi yang lebih efisien, menekan biaya operasional perkantoran, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Bupati menyatakan pihaknya akan terus mengevaluasi pelaksanaan WFH setiap Jumat. Tujuannya agar manfaat kebijakan semakin maksimal, baik dalam meningkatkan kinerja ASN, memperkuat efisiensi anggaran, maupun menjaga kualitas layanan.
“Kami akan terus melakukan evaluasi agar kebijakan WFH memberikan manfaat maksimal, baik dari sisi peningkatan kinerja ASN, efisiensi anggaran, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Toha.