SUMATERA SELATAN — Sistem bantuan sosial digital berbasis Government Technology (GovTech) mencatat 60 juta orang terdaftar sebagai penerima yang memenuhi kualifikasi per Selasa (27/10/2026), dengan target menembus 100 juta orang saat peluncuran nasional 10 November 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan angka itu di Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026). Warga yang merasa berhak namun belum masuk sistem diminta memantau kanal resmi pemerintah untuk informasi pendaftaran dan pengecekan status.
Hingga Selasa (27/10/2026), sebanyak 60 juta orang sudah terdaftar dalam sistem tersebut dan dinyatakan memenuhi kualifikasi sebagai penerima bansos. Pemerintah menargetkan angka itu bertambah menjadi lebih dari 100 juta orang pada saat peluncuran.
Hingga pengumuman ini, bahan resmi belum memuat nominal bantuan per penerima, frekuensi pencairan, maupun total anggaran program. Yang disampaikan hanya mekanisme pendataan dan rencana peluncuran nasional.
Luhut menyebut arah kebijakan ke depan mengalihkan subsidi berbasis produk menjadi subsidi langsung kepada masyarakat dalam bentuk transfer tunai kepada individu. Rincian besaran transfer tunai tersebut belum diumumkan.
Penerima yang dimaksud adalah warga yang sudah terdaftar di sistem GovTech dan dinyatakan qualified atau memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria sudah masuk sistem pada akhir tahun ini.
Bahan resmi tidak merinci kriteria pendapatan, status keluarga, maupun sumber data tunggal seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Informasi lengkap mengenai syarat penerima dapat diakses melalui kanal resmi pemerintah.
Bahan resmi belum menyebut kanal pengecekan status atau tata cara pendaftaran mandiri untuk sistem ini. Warga yang ingin memastikan statusnya sebaiknya menunggu pengumuman resmi dari pemerintah menjelang peluncuran 10 November 2026.
Hindari mengikuti tautan pendaftaran yang beredar tidak resmi. Pemerintah belum membuka jalur pendaftaran mandiri sebagaimana diumumkan dalam paparan DEN.
Peluncuran nasional direncanakan pada 10 November 2026 oleh Presiden. Sebelum tanggal itu, pemerintah menargetkan jumlah warga terdaftar menembus 100 juta orang.
Bahan resmi tidak menyebut bank penyalur, tahapan pencairan, maupun batas waktu penerimaan bantuan. Informasi tersebut belum diumumkan.
Pengintegrasian data disebut dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi korupsi. Luhut menyatakan penggunaan AI untuk mengontrol penyaluran diharapkan mencegah kesalahan, baik bantuan jatuh ke warga yang tidak berhak maupun warga berhak yang justru terlewat.
"Sehingga tidak ada masyarakat yang harusnya dapat bantuan sosial dari pemerintah atau cash transfer, itu tidak dapat atau sebaliknya. Itu kita akan jamin akan terjadi keadilannya," kata Luhut di kantor DEN, Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Pemerintah juga ingin memastikan seluruh warga yang memenuhi kriteria sudah masuk sistem pada akhir tahun ini. Target itu menjadi patokan kesiapan peluncuran nasional.
Luhut menyampaikan pemerintah ingin mengalihkan subsidi berbasis produk menjadi subsidi langsung kepada manusia dalam bentuk transfer tunai kepada individu. Skema ini disebut sebagai arah jangka panjang kebijakan bansos.
"Sebab kita juga pengin pada ujungnya nanti kita nanti ingin pada ujungnya tidak lagi subsidi kepada produk, tapi subsidi itu langsung kepada manusia. Jadi cash transfer kepada individu," tutup Luhut.
Warga diminta memantau pengumuman resmi pemerintah menjelang 10 November 2026 untuk mengetahui status penerima dan jadwal pencairan. Laporkan dugaan pungutan liar atau calo yang menjanjikan kelulusan penerima kepada kanal pengaduan resmi pemerintah.