JAKARTA — Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang mendatangi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk membahas tiga prioritas percepatan infrastruktur kereta api di daerahnya. Dalam pertemuan dengan Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono, Pemprov Sumsel menyodorkan agenda yang mencakup pembangunan flyover, penanganan perlintasan sebidang, dan nasib Railbus Kertalaya yang sudah lama berhenti beroperasi.
Flyover Muara Enim Jadi Prioritas Utama
Agenda pertama adalah pembangunan flyover pada perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Muara Enim. Cik Ujang menyebut proyek ini krusial untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat, terutama karena jalur tersebut dilalui angkutan batu bara dan kereta penumpang.
Pemprov Sumsel bersama Pemkab Muara Enim, PT Kereta Api Indonesia, PT Bukit Asam, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel terus berkoordinasi menyelesaikan aspek teknis dan pembiayaan. “Kami berharap dukungan penuh dari Ditjen Perkeretaapian agar proyek strategis ini segera terealisasi,” ujar Cik Ujang.
Penanganan Perlintasan Sebidang: Flyover, Underpass, hingga Penutupan
Selain Muara Enim, Pemprov Sumsel meminta dukungan untuk menangani puluhan perlintasan sebidang di berbagai wilayah. Rencananya, penanganan dilakukan bertahap melalui pembangunan flyover, underpass, penutupan perlintasan yang tidak memenuhi standar, serta peningkatan fasilitas keselamatan.
“Langkah ini sangat penting untuk menekan angka kecelakaan, meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, sekaligus melindungi masyarakat pengguna jalan,” tegas Cik Ujang. Perlintasan sebidang kerap menjadi titik rawan kecelakaan di Sumsel.
Nasib Railbus Kertalaya: Dicari Solusi Rehabilitasi atau Armada Pengganti
Isu ketiga yang diangkat adalah keberlanjutan operasional Railbus Kertalaya, aset milik Pemprov Sumsel yang dulu melayani mahasiswa Universitas Sriwijaya. Sejak 2019, railbus tersebut berhenti beroperasi karena membutuhkan rehabilitasi menyeluruh agar memenuhi standar keselamatan.
Pemprov Sumsel berharap arahan dari Ditjen Perkeretaapian, baik melalui rehabilitasi sarana, pengadaan armada pengganti, maupun skema pendanaan yang sesuai ketentuan. “Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap berbagai program strategis perkeretaapian mendapatkan dukungan penuh sehingga mampu meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi daerah,” kata Cik Ujang.
Melalui audiensi ini, Pemprov Sumsel menargetkan lahir langkah konkret yang bisa segera ditindaklanjuti. Cik Ujang menegaskan, keberhasilan sektor perkeretaapian hanya bisa terwujud lewat kolaborasi kuat antara pusat, daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan.
