SUMATERA SELATAN — Pemerintah memastikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak akan menjadi BUMN ekspor biasa. Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengungkapkan bahwa perusahaan ini tengah mengembangkan sistem digitalisasi untuk memastikan seluruh transaksi ekspor komoditas strategis berjalan wajar dan transparan.
"Kami sedang mengembangkan satu sistem digitalisasi untuk memastikan seluruh transaksi sumber daya alam kita dilakukan secara wajar dan transparan," kata Dony di kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).
Modus Kerugian Negara yang Hendak Ditumpas
DSI dibentuk untuk memberantas dua modus utama yang selama ini menggerogoti pendapatan negara: transfer pricing dan under invoicing. Dalam praktik transfer pricing, perusahaan sengaja menjual komoditas ke afiliasi di luar negeri dengan harga lebih murah. Sementara under invoicing adalah pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari harga pasar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa BUMN khusus ini akan menertibkan praktik ekspor ilegal. "Yang namanya ilegal itu pasti akan ditertibkan. DSI hadir untuk memitigasi transaksi under value maupun under invoicing," ujarnya.
Investor Pasar Saham Bakal Diuntungkan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan perspektif berbeda. Ia menilai kebijakan satu pintu ekspor ini bukan ancaman, melainkan kabar baik bagi pasar modal. Menurutnya, banyak perusahaan tambang dan perkebunan go public yang selama ini merugi karena pemiliknya "menggarong" perusahaan sendiri lewat praktik harga transfer.
"Kalau sekarang dilaporkan penuh ke perusahaannya, profitabilitasnya bisa naik signifikan. Ini berita positif ke pasar. Investor akan diuntungkan," jelas Purbaya.
Mekanisme Pajak dan Evaluasi Tiga Bulan
Meski ada BUMN baru, mekanisme penarikan pajak ekspor dan bea keluar tidak berubah. Airlangga memastikan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tetap mengawasi ekspor sawit, sementara Bea Cukai mengawasi keluar-masuk barang.
Kinerja DSI sendiri akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama. Target utamanya adalah memastikan seluruh ekspor tercatat di harga pasar yang wajar. "Kami hanya memastikan sampai nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember 2026," pungkas Dony.
Ke depan, BP BUMN juga akan membuka diri terhadap kritik dan masukan dari publik. Sistem digital yang tengah dikembangkan diharapkan menjadi alat kontrol yang bisa diakses masyarakat, sehingga tidak ada lagi ruang bagi praktik ekspor yang merugikan bangsa.
