PALEMBANG — Proses pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional, Jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Betung, masih tersendat di Kabupaten Banyuasin. Pemerintah daerah setempat bergerak cepat melakukan mediasi dengan puluhan pemilik lahan yang belum menyetujui nilai ganti rugi atau proses pembebasan tanah.
Berdasarkan musyawarah yang digelar pada 15 April 2025, dari total 37 bidang lahan yang menjadi target, 33 bidang merupakan milik warga dan empat bidang merupakan fasilitas umum. Dari jumlah itu, sebanyak 22 bidang masuk dalam kategori sanggahan, tujuh bidang abstain, dan hanya empat bidang yang sudah menyatakan setuju.
Dua Titik Krusial yang Menghambat Progres
Kendala utama terpusat di dua lokasi, yakni kawasan Exit Tol Pangkalan Balai yang berada di Kelurahan Seterio dan Lubuk Lancang. Selain itu, pembangunan Oprit Jembatan Overpass di dua titik, yaitu STA 90+877 dan STA 95+600, juga belum bisa dikerjakan karena status lahan masih dalam tahap pengumuman dan penyusunan administrasi.
Untuk lokasi STA 90+877, proses pengadaan tanah saat ini masih berada dalam masa sanggah selama 14 hari kerja, yang berlangsung sejak 7 Mei hingga 5 Juni 2026. Artinya, eksekusi fisik di titik tersebut belum bisa dimulai sebelum masa sanggah berakhir dan semua keberatan warga selesai dimediasi.
Dialog Jadi Andalan, Eksekusi Proyek Tak Boleh Terganggu
Bupati Banyuasin Askolani menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan pendekatan koersif. "Pemerintah daerah akan mengundang terkait lahan yang tidak setuju untuk dimediasi lebih lanjut," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Senin.
Pemkab Banyuasin berkomitmen penuh mendukung proyek yang dikerjakan PT Hutama Karya ini. Menurut Askolani, tol ini merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Manfaat Tol Palembang-Betung bagi Warga Banyuasin
Keberadaan Tol Palembang-Betung nantinya akan memperlancar mobilitas orang dan barang di wilayah Banyuasin dan sekitarnya. Jaringan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang ditargetkan mempercepat distribusi logistik serta memperkuat daya saing ekonomi Sumatera Selatan.
Pemerintah daerah mengedepankan pendekatan dialog guna mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Targetnya, proses pengadaan lahan bisa selesai tanpa menghambat jadwal pembangunan proyek yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
