PRABUMULIH — Mobil dinas yang selama ini digunakan oleh PWI Prabumulih kini telah resmi kembali ke tangan Pemerintah Kota Prabumulih. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap rekomendasi BPK RI dalam penataan aset milik daerah.
Penyerahan kendaraan dilakukan langsung oleh Ketua PWI Prabumulih, Ronald Atas, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Setda Kota Prabumulih, Ferdi Rambang. Proses berlangsung di lingkungan Pemkot Prabumulih dan disaksikan oleh petugas Bagian Aset, Agus, serta sejumlah staf Bagian Umum Setda.
Mengapa Mobil Dinas Itu Dikembalikan Sekarang?
Ronald Atas menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah pihaknya mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tindak lanjut temuan BPK. Sebelum penyerahan, PWI telah berkoordinasi dengan pihak terkait karena kondisi kendaraan sedang tidak dapat dioperasikan.
"Kendaraan dinas tersebut sudah kami serahkan kembali kepada Pemerintah Kota Prabumulih melalui Bagian Umum. Sebelumnya kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait agar kendaraan dapat diambil secara langsung karena kondisinya sedang tidak dapat dioperasikan," ujar Ronald.
Dampak Pengembalian Aset bagi Organisasi
Selama masa pemakaian, mobil dinas ini telah membantu mobilitas pengurus PWI dalam menjalankan tugas jurnalistik dan kegiatan kelembagaan. Ronald menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Prabumulih yang telah memberikan dukungan fasilitas tersebut.
Dengan dikembalikannya kendaraan ini, PWI Prabumulih kini tidak lagi menggunakan aset daerah untuk operasional organisasi. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen organisasi wartawan dalam mematuhi aturan pengelolaan barang milik negara.
Apa Langkah Pemkot Prabumulih Selanjutnya?
Plt Kepala Bagian Umum Setda Kota Prabumulih, Ferdi Rambang, menerima langsung kendaraan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkot terkait rencana penggunaan mobil dinas tersebut ke depan.
Pengembalian ini menjadi salah satu bentuk tindak lanjut atas temuan BPK yang menyoroti penggunaan aset daerah oleh lembaga nonpemerintah. Proses serupa kemungkinan akan dilakukan terhadap aset-aset lain yang masih dalam status pinjam pakai.
