PALEMBANG — Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak akan berjalan optimal tanpa data yang valid. Ia menyampaikan hal itu saat meninjau kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Budi Perkasa Palembang (SRMA 7), Minggu (15/4).
Kejujuran Data Jadi Fondasi Utama
Menurut Syaifullah, program ini bertujuan menghadirkan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Semua harus dimulai dari integritas setiap pihak.
"Program ini dimulai dengan kejujuran data, kejujuran penerima manfaat, dan kejujuran semua pihak yang diberi tanggung jawab agar tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat," ujarnya.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 116 titik di berbagai daerah dengan memanfaatkan gedung milik pemerintah. Di Palembang, SRMA 7 menggunakan aset Kementerian Sosial sebagai lokasi sementara.
Target 45 Ribu Siswa Nasional pada 2026
Pemerintah menargetkan jumlah peserta didik Sekolah Rakyat bertambah sekitar 30 ribu siswa pada 2026. Total penerima manfaat diperkirakan mencapai 45 ribu siswa secara nasional.
Seluruh peserta didik berasal dari keluarga pada desil 1, yaitu kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah. Program ini tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga menjadi strategi pemutusan rantai kemiskinan.
"Orang tuanya juga harus diberdayakan, sehingga Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan," kata Mensos.
Pembangunan Gedung Permanen di Tiga Kabupaten Sumsel
Khusus di Sumatera Selatan, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat tengah berlangsung di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Empat Lawang. Untuk Kota Palembang, prosesnya masih dalam tahap penyediaan dan pembebasan lahan.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan gedung permanen yang mampu menampung lebih dari 1.000 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Secara nasional, sebanyak 104 gedung permanen Sekolah Rakyat sedang dibangun.
Ke depan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat permanen. Fasilitas ini diharapkan mampu menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA di masing-masing daerah.
