PALEMBANG — Ratusan pekebun kelapa sawit dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengikuti Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit yang digelar IPB Training di Hotel Emilia Palembang. Kegiatan yang berlangsung sejak 30 Juni hingga 5 Juli 2026 ini merupakan program dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Direktorat Jenderal Perkebunan yang menggandeng IPB Training sebagai lembaga penyelenggara.
Produktivitas Pekebun Rakyat Masih Jauh dari Potensi
Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI, Hidayat, mengungkapkan bahwa masih banyak pekebun rakyat yang belum menguasai teknik budidaya kelapa sawit yang baik dan benar. Akibatnya, produktivitas kebun belum optimal.
Kabupaten OKI merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan dengan luas mencapai sekitar 394.583 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 37 ribu hektare merupakan perkebunan rakyat, sedangkan sisanya dikelola oleh 49 perusahaan perkebunan.
“Melalui pelatihan ini diharapkan para pekebun memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai budidaya sawit yang sesuai standar, sehingga produktivitas kebun rakyat dapat meningkat,” ujar Hidayat.
Target Pemerintah: 6 Ton CPO per Hektare per Tahun
Ketua Kelompok Pemberdayaan dan Kelembagaan Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Mula Putra, menjelaskan bahwa Indonesia masih menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Total luas perkebunan nasional mencapai 16,8 juta hektare dengan produksi sekitar 48 juta ton CPO per tahun.
Menurutnya, perkebunan rakyat berkontribusi sekitar 42 persen terhadap total luas perkebunan sawit nasional. Namun, produktivitasnya masih rendah.
“Saat ini produktivitas sawit rakyat masih berkisar 3,3 hingga 3,5 ton CPO per hektare per tahun. Padahal potensi produksinya dapat mencapai 5 hingga 6 ton per hektare per tahun,” katanya.
Pelatihan Jadi Kunci Kejar Target ISPO 2029
Pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga mendorong pengelolaan perkebunan kelapa sawit agar memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penerapan ISPO mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025.
Berdasarkan regulasi tersebut, perusahaan perkebunan diwajibkan memenuhi standar ISPO paling lambat tahun 2027, sedangkan pekebun rakyat ditargetkan telah menerapkannya pada tahun 2029.
Mula Putra menambahkan, pengembangan SDM pekebun dilakukan melalui dua pendekatan, yakni peningkatan soft skill dan hard skill. Penguatan soft skill dilakukan melalui pelatihan pemberdayaan petani dan pengembangan kelembagaan. Sementara pengembangan hard skill dilakukan melalui pelatihan teknis budidaya, panen dan pascapanen, hingga implementasi ISPO.
“Dengan peningkatan kompetensi pekebun melalui pelatihan seperti ini, diharapkan produktivitas perkebunan rakyat meningkat sekaligus mampu memenuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan pemerintah,” pungkasnya.
