PALEMBANG — Ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan kini memiliki pedoman baru yang lebih konkret dalam bekerja. Bukan lagi sekadar target administratif, melainkan nilai-nilai Pancasila yang harus terlihat dalam sikap dan pelayanan sehari-hari.
Mengapa Pancasila Dianggap Kunci untuk Birokrasi yang Bersih?
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumsel, Nur’Ainun, mengikuti langsung rangkaian diskusi yang digagas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Forum ini menyoroti bahwa krisis kepercayaan publik terhadap birokrasi seringkali berakar pada lemahnya fondasi moral aparatur, bukan semata pada kurangnya kemampuan teknis.
"Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial perlu diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas," tegas Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, saat menyampaikan materi utama.
Bukan Sekadar Pelatihan, Tapi Pembentukan Karakter
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, Eva Gantini, menekankan bahwa pengembangan kompetensi ASN selama ini kerap terjebak pada peningkatan kemampuan teknis semata. Padahal, fondasi moral dan etika justru menjadi pembeda antara aparatur yang profesional dengan yang sekadar bekerja secara prosedural.
Konsep life-long learning atau pembelajaran sepanjang hayat pun didorong. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, dan etika agar ASN mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur bangsa.
Diskusi Interaktif: Tantangan Menerapkan Pancasila di Era Digital
Setelah pemaparan materi, diskusi berlanjut secara interaktif yang dipandu Evan Parulian. Para peserta membahas berbagai tantangan nyata di lapangan, mulai dari bagaimana menjaga integritas saat menghadapi tekanan, hingga strategi membangun budaya kerja yang kolaboratif dan profesional di tengah hiruk-pikuk birokrasi.
Kakanwil: "Pancasila Bukan Hanya Konsep, Tapi Praktik Sehari-hari"
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, memberikan arahan tegas kepada jajarannya. Ia menegaskan bahwa peningkatan kompetensi ASN harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter dan integritas.
“Nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai konsep, tetapi harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan budaya kerja sehari-hari,” tegas Maju.
Ia berharap seluruh jajaran di Sumsel mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara konsisten. Targetnya jelas: pelayanan hukum yang profesional, berkualitas, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
