PALEMBANG — Sepuluh dari 42 peserta merupakan perwakilan pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan benchmarking kebijakan dalam negeri di Palembang. Mereka belajar langsung strategi Pemerintah Provinsi Sumsel menekan angka kemiskinan sekaligus mengendalikan inflasi.
Dua Dimensi Kemiskinan: Data BPS versus Perasaan Warga
Herman Deru menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki dua sisi. Satu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), satu lagi berdasarkan perasaan masyarakat. “Nah, yang berdasarkan perasaan ini yang sulit,” ujarnya di hadapan peserta PKN.
Pemerintah tetap menjadikan data BPS sebagai acuan utama kebijakan. Namun, tantangan muncul ketika warga yang sudah keluar dari kategori miskin enggan diakui statusnya berubah. “Akurasi data sangat penting. Pemimpin daerah punya target capaian yang tidak mungkin dikerjakan sendiri,” tegas Herman Deru.
Dia menambahkan, dibutuhkan pejabat dengan capacity building yang kuat dan kemauan turun ke lapangan. “Dibutuhkan seorang pemimpin yang mau turun ke lapangan,” katanya.
Program GSMP: Solusi Pangan dan Kesejahteraan
Langkah konkret yang sudah berjalan adalah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Herman Deru menyebut kebijakan berbasis data dan kondisi riil menjadi kunci keberhasilan.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI, Agus Sudrajat, menilai Sumsel menjadi ruang pembelajaran yang tepat. Angka kemiskinan di provinsi ini terus menunjukkan tren penurunan. “Praktik kolaborasi seperti renovasi rumah tidak layak huni di Sumsel penting untuk dipelajari peserta,” ujar Agus.
Apresiasi Peserta PKN: Sumsel Inspirasi Daerah Lain
Ketua Kelas PKN Tingkat I Angkatan 67, Istiyadi Insani, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Herman Deru. “Sumsel bersedia menjadi locus penelitian kebijakan dalam negeri bagi kami,” katanya. Ia berharap hasil pembelajaran ini bisa melahirkan kebijakan strategis yang diterapkan di berbagai daerah.
Agus Sudrajat menambahkan, pengentasan kemiskinan harus dipandang sebagai persoalan multidimensi—mencakup gizi, infrastruktur dasar, dan lainnya. Peserta PKN akan menyusun policy brief untuk memilih satu persoalan strategis dan menemukan solusinya.
