MUARA ENIM — Pengakuan mengejutkan datang dari Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Hj. Sumarni. Di hadapan jajaran kepala OPD dan camat se-Kabupaten Muara Enim, ia mengaku selama satu setengah tahun menjabat sebagai wakil bupati, dirinya tidak pernah diajak dalam penyusunan program maupun pembahasan anggaran.
"Namun lebih baik saya sampaikan terus terang, bukan hanya 2026 tetapi mulai tahun 2025, saya tidak pernah dilibatkan, baik dalam perencanaan maupun pembahasan anggaran," ungkap Sumarni dalam rapat di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim, Kamis (11/6/2026).
Pengakuan ini disampaikan Sumarni sehari setelah resmi menerima Surat Plt Bupati dari Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (10/6/2026). Penunjukan tersebut buntut dari penetapan Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, sebagai tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Plt Bupati Akui Tak Kuasai Program yang Berjalan
Sumarni mengaku tidak memiliki gambaran menyeluruh mengenai sejumlah program yang tengah berjalan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri setelah ia menerima amanah sebagai Plt Bupati.
"Bagaimana saya mau melihat dan melanjutkan program-program ini jika saya tidak mengetahui secara detail," ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan informasi tersebut, Sumarni berencana meminta seluruh OPD melakukan paparan menyeluruh. Ia ingin mengetahui kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan hingga Juni 2026, termasuk kendala di lapangan dan solusi yang telah diupayakan.
Rapat Koordinasi Perdana Pasca-Penunjukan Plt Bupati
Rapat yang dipimpin langsung Sumarni ini dihadiri Plh Sekretaris Daerah H. Emran Tabrani, Staf Ahli, Asisten, para Kepala OPD, Kabag, serta Camat se-Kabupaten Muara Enim. Agenda utamanya adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas perangkat daerah.
Pengakuan Sumarni ini menjadi sorotan karena menunjukkan adanya celah dalam tata kelola pemerintahan di Muara Enim. Sebagai wakil bupati, keterlibatan dalam perencanaan dan penganggaran seharusnya menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi jabatan.
Langkah Sumarni yang meminta paparan dari seluruh OPD dinilai sebagai upaya untuk mempercepat penguasaan data dan program sebelum mengambil kebijakan strategis ke depan.
