SUMATERA SELATAN — Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin memimpin langsung survei lapangan selama tiga hari, 23-25 Juni 2026, untuk memetakan 27 titik pelintasan ilegal tersebut. Kegiatan ini melibatkan personel TNI Yonarmed 12 Kostrad Sektor Timur, Polres Belu, serta petugas Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain.
Bukan Sekadar Garis Pemisah, Melainkan Ruang Hidup Masyarakat
Nurdin menegaskan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk menangani persoalan di perbatasan. Menurutnya, jalur-jalur yang selama ini disebut ilegal merupakan urat nadi interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang telah mengakar puluhan hingga ratusan tahun.
“Wilayah perbatasan bukan sekadar garis pemisah antarnegara, melainkan ruang interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang telah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun,” ujar Nurdin saat melepas tim di PLBN Motaain, Selasa (23/6/2026).
Data Lapangan Jadi Acuan Kebijakan Pengawasan Terbaru
Survei ini tidak hanya mendata koordinat titik rawan, tetapi juga mengidentifikasi modus penggunaan jalur tersebut oleh warga. BNPP ingin memahami pola pergerakan barang dan orang sebelum menentukan apakah suatu jalur perlu ditutup, diresmikan, atau diawasi secara khusus.
Dengan data ini, BNPP berencana merumuskan kebijakan yang lebih adaptif. Langkah ini sekaligus memperkuat Sistem Pengawasan Perbatasan Terintegrasi (SPIP) yang tengah didorong untuk mencegah praktik ilegal, termasuk penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan.
Sinergi TNI dan Imigrasi di Garis Depan
Keterlibatan TNI dari Yonarmed 12 Kostrad dan aparat kepolisian dalam survei ini menunjukkan bahwa pengawasan perbatasan tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. BNPP memastikan bahwa data hasil pemetaan akan dibagikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bea Cukai dan Imigrasi, untuk menyusun strategi pengamanan bersama.
Hingga berita ini diturunkan, BNPP masih mendalami temuan di lapangan untuk memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan. Rencana tindak lanjut berupa penempatan personel dan pemasangan alat pengawasan di titik-titik kritis akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang.
